Nasional

Dua TV kabel di Sweeping Polisi

ATKINEWS: Dalam satu malam, dua televisi kabel di Jakarta dan Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (28/4) malam di gerebek polisi. Ini sebagai langkah pemerintah dalam menertibkan keberadaan tv kabel di Indonesia. Dua tv kabel itu berada di kawasan rumah susun Jakarta dan satu lagi di area perumahan di Bandung.

Kedua tv kabel ini sebenarnya memiliki badan hukum, perizinan yang dimiliki sedang dalam proses, dan telah mengantongi RK (Rekomendasi Kalayakan) dari KPID (Komisi Penyiaran Independen Daerah) masing-masing. Namun yang menjadi titik persoalan pada saat sweeping adalah melanggar hak siar, karena mendistribusikan channel Liga Inggris tanpa hak dan tidak ada kerja sama dnegan provider pemilik konten yang sah.

Menurut Rama, salah seorang karyawan tv kabel di Bandung, sekitar jam 10 datang polisi dan langsung masuk mengecek cahnnel yang distribusikan. Selanjutnya petugas ini setelah mengajukan beberapa pertanyaan langsung mengecek siaran dan mengamankan barang bukti.

Malam itu juga, Rama dibawa ke Polda Jabar di Jalan Soekarno Hatta, Bandung untuk menjalani pemeriksaan sampai jam 00:01 dini hari. Setelah diperiksa dimintai tanda tangannya, Rama dipersilahkan pulang dan diwajibkan hadir kembali hari ini Senin (30/4) pagi untuk pemeriksaan lanjutan.

Menurut Rama, malam itu petugas juga melakukan police line dan memerintah agar perusahaan ini menutup sementara operasionalnya sampai urusan dengan hukum selesai. Namun jika ditutup, justru akan menimbulkan masalah baru, pelanggan bisa datang dan marah. Maka petugas agak melunak, dibiarkan menyiarkan channel yang tidak ada hubungannya dengan Liga Inggris.

Seperti diberitakan beberapa media, tindakan sweeping ini juga pernah dilakukan di beberapa daerah, seperti di Sulteng, Kalsel, Batam, Babel dan Sumatera Utara. Bahkan persoalan hukum dari beberapa kasus ini, masih ada yang belum kelar dan hampir menjadi bulan-bulanan.

Ada beberapa persoalan yang perlu menjadi pelajaran bagi pelaku bisnis tv kabel, selama tidak menampilkan tayangan liga inggris dan channel premium yang tanpa kontrak dengan provider, akan aman. Tetapi jika memang berkeinginan menayangkan Liga Inggris, tentu harus berkontrak dengan provider.

Hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha tv kabel di Indonesia, kebanyakan mereka yang tidak berkontrak karena nilai yang ditawarkan provider cukup mahal. Pengelola tv kabel merasa tidak mampu, maka tak heran jika sebagian tv kabel nekad melakukan distribusi secara diam-diam dan pasti ilegal.

Solusinya mudah saja, terlepas dari mahal tidaknya, kalau mampu silahkan kontrak, kalau tidak mampu ya jangan kontrak dan jangan tayangkan Liga Inggris. Dengan demikian akan aman dan tidak akan terusik lagi. "Yang tidak menayangkan Liga Inggris saja pernah diusik dan disweeping, ini terjadi belum lama ini Jember, Jawa Timur," petugas tidak menemukan bukti dan nihil.

Opsi lain, seluruh operator tv kabel bersatu, merapatkan barisan, patungan melalui sebuah wadah yang mampu mengakomodir dengan baik, diyakini bisa melakukan kontrak sendiri Liga Inggris dan konten lain. Masalahnya, dintara pengelola masih ada yang belum bisa memahami sesama operator, padahal sebenarnya senasib. (team atkinews)

Preliminary Programme 9:45am     Registration and Welcome Coffee/Tea
10:00am     Welcome Remarks
Representative, CASBAA
10:10am     Opening Remarks
10:25am     The Mushrooming Market
11:15am     Coffee Break
11:40am     Indonesian Pay-TV Channels – Indigenous Content for Pay TV
12:30pm     Networking Lunch
2:00pm     Issues in Regulation: Retransmission Fees vs. Must-Carry? What are the prospects for the New Broadcasting Act? Regulation of Advertising on Pay TV and Required Localization of Content
2:50pm     Different Platforms, Different Business Models – Where’s the money to be made and at what price?
3:40pm     Piracy --- Where’s it Going?
4:30pm     Closing Remarks
Simon Twiston Davies, CEO, CASBAA

 

 
LKBN ANTARA punya program berita televisi
Rabu, 28 Desember 2011 21:14 WIB | 886 Views
 
74 tahun Kantor Berita ANTARA (ANTARA News)
... Kami terbuka untuk semua pihak dan jaringan yang ingin bekerja sama...
Jakarta (ANTARA News) - Perusahaan Umum LKBN ANTARA telah berusia 74 tahun dan memiliki program berita televisi sebagai produk andalan. "Pada masa depan ini andalan yang memadukan semuanya dalam satu saluran. Juga melalui produk berita televisi melalui jaringan mitra," kata Direktur Komersial dan Teknologi Informatika Perusahaan Umum LKBN ANTARA, Rully Charis, di Jakarta, Rabu malam.

Kini kantor berita Indonesia itu memiliki studio siaran televisi berbasis virtual dengan teknologi state-of-the- art. Dari studio televisi di lantai 19 Wisma ANTARA, di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, itu platform virtual multimedia tersedia yang memungkinkan masyarakat bisa berinteraksi dengan pusat penyiaran.

Menurut Rully, keberadaan studio dengan teknologi high end di kelasnya itu di dalam Gedung Wisma ANTARA merupakan terobosan dalam bisnis media pada masa depan. Siaran langsung program talk show telah bisa dinikmati pemirsa melalui jaringan televisi mitra.

Rully menyatakan, masyarakat bisa melakukan hal itu melalui jaringan televisi mitra. Mitra yang kini digandeng adalah Jawa Pos Multimedia Corp (JPMC). Kerja sama telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu dengan kesepakatan LKBN ANTARA dan JPMC memproduksi bersama program berita, feature dan talk show yang ditayangkan di jaringan TV JPMC.

Selain kerjasama produksi dan penyiaran, LKBN ANTARA dan JPMC juga sepakat kerjasama pemasaran. Waktu kerjasama ini disepakati hingga September 2013. Jaringan JMPC meliputi PJTV Bandung 28UHF, CB Channel Depok 21UHF, Radar TV Jakarta 60UHF, Simpang 5 TV Pati 59UHF, Lombok TV 22UHF, Citra Lamongan TV 47UHF, JTV Malang Jatim 34UHF, ADTV Yogyakarta 44UHF.

Sejak beberapa waktu lalu secara rutin, program berita yang diudarakan itu adalah Warta ANTARA pada pukul 19.30-20.00 WIB, dan Warta Malam pada pukul 22.30-23.00 WIB. Khusus untuk Warta Malam, bisa disimak di Radar TV, CB TV, dan PJ TV.

LKBN ANTARA, katanya, menginvestasikan diri pada sektor ini secara serius. Program-program berita dan feature atau talk show dari studio itu dipancarluaskan kepada jaringan televisi mitra melalui satelit Palapa D pada frekuensi 3632, yang berpolaritas horizontal dan laju simbol 9921.

"Kami terbuka untuk semua pihak dan jaringan yang ingin bekerja sama," katanya.

"Perhitungannya begini, ANTARA memproduksi berbagai bentuk berita dengan sarana penyalurannya sendiri-sendiri. Ke depan akan dipadukan sedemikian rupa dan kami ingin pastikan semua itu sampai ke masyarakat secara langsung dan mereka bisa berinteraksi aktif. Lima tahun ke depan, segala sesuatunya akan terbuka," katanya.

Jadi, siaran langsung dengan mitra bisa dilakukan dari tempatnya langsung. "Contoh sederhana, dari luar Jawa ingin melakukan siaran langsung, tidak usah datang ke Jakarta. Bisa dengan jaringan mitra kami, langsung diarahkan ke sini dan terpancarluaskan. Di layar juga akan tampil produk-produk lain, mulai dari running text, info grafis, dan lain-lain sesuai konsep konvergensi itu," katanya.

Kecenderungan bisnis media penyiaran masa kini adalah masyarakat yang menentukan hal-hal yang ingin mereka nikmati. Contohnya program siaran berita yang memungkinkan pemirsa memilih berita yang disajikan; dan setelah itu pemirsa bisa memberikan tanggapan.

LKBN ANTARA sendiri telah memiliki berbagai jenis berita dan produk turunan yang sampai kepada media massa dan masyarakat. Berita tulis dan berita foto adalah jenis-jenis berita yang telah sejak lama digeluti LKBN ANTARA. Sejak beberapa tahun lalu, telah ada divisi multimedia yang membidangi media massa online bernama antaranews.com dan televisi.

Khusus tentang antaranews.com, kunjungan ke situs ini tinggi dan mendapat banyak mendapat tanggapan dari pembacanya. Tanpa mengurangi ketepatan, pembaca bisa mendapat informasi dan berita lengkap dengan latarnya. Situs ini juga didedikasikan untuk diseminasi informasi dengan mitra-mitra yang terjalin.

Konvergensi konten berita dan informasi di situr itu tengah dikembangkan untuk pemakai gadget-gadget cerdas. "Sangat banyak orang memiliki gadget ini, kenapa tidak kita sasar juga? Orang juga tidak punya waktu banyak untuk menunggu tampilan, makanya penguasaan teknologi komunikasi dan informasi sangat vital," kata Rully.

Tentang produk berita dan feature televisi, dia berkata, "Produk pemberitaan televisi kami cukup berbeda dengan stasiun televisi utama nasional. Orang sudah bosan dengan kekerasan, demonstrasi, hujatan, dan lain-lain. Kami mengangkat banyak kearifan nasional dari semua wilayah Tanah Air, itu sebagai misal."(A037)
Editor: Ade Marboen
 

 

Peringatan 20 CASBAA

Dalam awal yang tampak pas mengingat bahwa tahun ini menandai peringatan 20 CASBAA, hari dimulai dengan melihat kembali berapa banyak yang telah berubah dalam dua dekade terakhir - dari hari-hari pertama TV berbayar di wilayah tersebut, kelahiran internet dan penyebaran api liar ponsel dan kemudian smartphone dan tablet.

Konvensi tersebut mendengar bagaimana permintaan konsumen untuk konten video di mana saja, kapan saja dan pada perangkat apapun yang mendorong inovasi dengan pemilik konten, pengiriman dan penyedia platform teknologi dan - dalam banyak kasus - tidak pernah dilihat sebelumnya tingkat kolaborasi antara pemain yang berbeda, banyak dari mereka melihat satu sama lain sebagai saingan bukan mitra bahkan hanya satu atau dua tahun lalu. Marcel Fenez, ketua CASBAA dan global Praktek pemimpin, Hiburan & Media, PwC, mengatakan kemitraan ini baru apa yang melanda dia sebagai sangat berbeda dari nada pada acara tahun lalu. "Kami lebih siap untuk terlibat dengan pemain baru di industri; ada kemauan pasti lebih untuk berkolaborasi," katanya.

Ada kabar baik tentang liberalisasi pasar menciptakan lapangan tingkat yang lebih bermain di Thailand dan India, mendorong pertumbuhan di pasar-pasar, serta berita dari China tentang bagaimana pemain asing lokal dan baru beradaptasi dengan perubahan dalam melihat kebiasaan di pasar yang sangat diatur. Di Malaysia, konvensi mendengar, masih ada potensi yang signifikan mengingat bahwa hampir separuh pasar ada tidak memiliki langganan TV-berbayar - dan banyak pemain berharap untuk plug kesenjangan tersebut.

Cara-cara baru memberikan konten yang memaksa penyiaran untuk berpikir secara berbeda tentang apa yang mereka tawarkan konsumen, serta bagaimana dan di mana - mengubah cara newsroom beroperasi, misalnya, sekarang buletin reguler hanya bagian dari paket, bersama dengan Twitter dan update Facebook , dan diskusi web online dan analisis. Bayar platform TV seperti StarHub telah melampaui saluran linier untuk layar di ruang duduk untuk menawarkan catch-up TV online, dan pemrograman via mobile - pilihan yang semakin penting ketika melayani muda, "lahir digital" penonton yang sering menonton konten video secara bersamaan pada dua layar.

Selama layanan Top (OTT) yang mengambil off untuk mengisi mana saja, kapan saja kebutuhan untuk konten, dengan menyediakan konten yang tersedia untuk menonton secara hukum dan hanya, konvensi mendengar bahwa penyedia konten bisa membantu kerugian berasal dari pembajakan dan menambah aliran pendapatan baru. Dimana tinggi permintaan konten tidak tersedia, konsumen akan menemukan cara, legal atau sebaliknya.

Mark Patterson, CEO, Asia Pasifik, GroupM, menyimpulkan suasana keseluruhan: "Ada pernah ada waktu yang lebih baik atau tempat yang akan di media komunikasi bisnis di Asia," katanya. "Ini lebih menantang, tapi berpotensi lebih menguntungkan."

 
Selasa, 22 November 2011 18:44
Moch. Riyanto
Jakarta - Undang-undang Penyiaran hasil perubahan diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan lembaga penyiaran komunitas lebih banyak dari sebelumnya. Selain itu, undang-undang hasil perubahan tersebut dapat memberikan kemudahan kepada lembaga penyiaran komunitas dalam semua aspek proses perizinan.

Anggota KPI Pusat, Mochamad Riyanto, pada saat menjadi narasumber Panja Perubahan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran di Komisi I DPR RI, Selasa, 22 November 2011, menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk lembaga penyiaran komunitas dalam perubahan UU Penyiaran. Salah satu rekomendasi yang disampaikan beliau yakni pentingnya proses perizinan bagi lembaga penyiaran komunitas disederhanakan.

“Harus ada pembedaan antara komunitas dengan lembaga penyiaran lain dalam proses perizinan. Selama ini, proses yang dilalui LPK sama dengan lembaga penyiaran lain. Secara normatif saja, proses perizinan untuk radio bisa mencapai satu tahun. Bahkan, sampai saat ini, baru tiga LP komunitas yang mendapatkan izin penyiaran tetap dari Negara. Ribuan LPK lainnya masih menunggu proses,” kata Riyanto.

Selain itu, usul Riyanto, sebaiknya hanya berupa badan atau lembaga berdasarkan AD/RT yang didaftarkan dimasing-masing pemerintah daerah. Ini untuk mempermudah berdirinya LP komunitas karena kebutuhannya yang strategis untuk edukasi dan informasi.

Terkait hal itu, Riyanto memandang perlu adanya keringanan untuk biaya penggunaan frekuensi, biaya prasyarat administrasi dalam proses perizinannya. “Jangan itu memberatkan mereka dan sebaiknya ditentukan secara khususnya,” kata dosen hukum Untag Semarang ini.

Dalam pengembangan kualitas teknologi siaran, lanjut Riyanto dalam rekomendasinya, LP komunitas diperbolehkan menerima bantuan dalam bentuk infrastruktur dari pemerintah atau pihak luar dengan tetap dijamin sifat independensinya.

Riyanto juga berharap jangkauan siaran LP komunitas lebih diperluas. Aturan saat ini, jangkauan siaran LP komunitas dibatasi hanya 2,5 km (jarak udara). “Dibeberapa daerah, jarak demikian tidak efektif untuk bersiaran karena terbentur keadaan geografis,” ulasnya.

Beberapa usulan juga disampaikan Riyanto seperti LP komunitas dapat berjaringan program siaran dengan LP publik dan atau LP lokal. Selain itu, LP komunitas boleh menyiarkan atau menayangkan iklan layanan masyarakat dari pihak luar komunitasnya. (Red/RG)
 
http://denysetia.files.wordpress.com/2011/09/uu-32-2002-penyiaran.pdf
Kemenkominfo: pemblokiran situs porno tak akan dihentikan
Kamis, 24 November 2011 20:09 WIB | 742 Views
Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S Dewabroto (FOTO
Yogyakarta (ANTARA News) - Pemblokiran terhadap situs porno di Indonesia saat ini masih berlangsung dan tidak akan dihentikan, kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewobroto.

"Pemblokiran situs porno tidak akan dihentikan sampai kapan pun," katanya saat menerima kunjungan wartawan dan jajaran Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Jakarta, Kamis.

Menurut dia, saat ini memang masih ada situs porno yang bisa dibuka karena situs tersebut rumusnya seperti deret ukur dan deret hitung, yakni diblokir 100 akan muncul 1.000, diblokir 1.000 akan muncul 10.000, dan seterusnya.

"Situs porno dalam satu menit bisa memunculkan sekitar 30.000 halaman pornografi. Oleh karena itu, Kemenkominfo terus melakukan `update` situs-situs porno agar semakin banyak situs yang diblokir," katanya.

Ia mengatakan, saat ini sudah lebih dari 80 persen situs-situs porno di Indonesia yang diblokir. Namun, berhubung pertumbuhan situs porno berbanding lurus dengan pemblokiran, maka Kemenkominfo akan terus berupaya memenuhi 100 persen.

"Untuk menjaga agar pemblokiran tidak berdampak kepada situs pencarian yang sering menggunakan kata kunci mirip pornografi, maka Kemenkominfo merumuskan solusi baru, yakni mengutamakan memblokir situs berkonten porno yang digunakan secara masif," katanya.

Menurut dia, Kemenkominfo saat ini telah meminta "internet service provider" menaati aturan yang diberlakukan tentang kewajiban memblokir situs berkonten porno tersebut, di antaranya Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999, UU Nomor 11 Tahun 2008, dan UU Nomor 44 Tahun 2008.

"Langkah itu dilakukan untuk memberantas peredaran situs porno di Indonesia. Upaya itu untuk mendukung pemblokiran situs porno di jaringan internet Tanah Air," kata Gatot.

Ia mengatakan, akses situs porno mulai berkurang dibanding sebelum berita pemblokiran disebarluaskan di media. Pemblokiran terhadap situs porno itu dilakukan Kemenkominfo karena peredaran situs tersebut dinilai meresahkan masyarakat.

"Pemblokiran situs pornon akan terus dilakukan untuk waktu yang tidak terbatas. Pemblokiran dilakukan antara lain berbasis situs, `keyword`, dan kombinasi keduanya," kata Gatot.(L.B015*H010/M008) Editor: Ruslan Burhani

 

PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) telah membentuk tim khusus bernama B Plus.
Rabu, 19 Oktober 2011, 15:44 WIB
Marco Tampubolon, Ali Usman
 
Paulo Roberto Suarez (kanan) Duta Brazil (VIVAnews/Fernando Randy)
VIVAnews - PT Bakrie Capital Indonesia (BCI) secara resmi menjadi pemegang media right license atau hak siar media Piala Dunia 2014 Brazil. Direktur Utama PT BCI, Tryana Sjam'un mengatakan, sebagai pemegang hak siar, pihaknya ingin lebih memanjakan masyarakat sepakbola di tanah air.
"Dari sudut pandang bisnis, sepakbola merupakan potensi yang luar biasa. Ini bisa memicu potensi bisnis yang positif di tanah air. Sementara dari sudut pandang olahraga, dengan adanya hak siar atau pemegang media right FIFA World Cup Brazil 2014 ini kami berharap dapat memberikan dukungan dan memanjakan masyarakat, serta pelaku sepakbola di tanah air," ujar Tryana saat menggelar konferensi pers di Senayan, Rabu 19 Oktober 2011.

Tryana mengatakan, pihaknya telah membentuk tim khusus yang ditugaskan untuk menangani agenda besar sebagai pemegang hak siar tersebut. Tim yang kemudian terbentuk dengan nama B Plus ini menjadi institusi non televisi pertama yang tak hanya menjual hak siar pertandingan, tetapi juga mengurus berbagai hal terkait Piala Dunia 2014.

Irwan Hendarmin, Strategic Creative B Plus menambahkan, kedepan, pihaknya akan menggelar serangkaian kegiatan terkait euforia Piala Dunia 2014 mulai dari kegiatan Samba Carnaval yang akan digelar di Bundaran Hotel Indonesia, Samba Festival, coaching clinic dengan striker kenamaan Brazil, Ronaldo Nazario Da Lima, hingga mendatangkan tim all star Brazil serta legenda hidup sepakbola, Pele ke Indonesia.

"Pada intinya kami sebagai pemegang hak siar memiliki sejumlah agenda besar menjelang digulirkannya Piala Dunia. Kami memegang hak siar akan memulai agenda dengan membuka. Bidding untuk televisi pada 26 Oktober mendatang. Siapapun yang ingin bekerjasama, kami akan menyambut dengan tangan terbuka," ujar Irwan.

Irwan menjelaskan, sebagai pemegang hak siar, pihaknya mempunyai kewenangan penuh terhadap tujuh kategori pokok menyangkut pagelaran akbar sepakbola tersebut. B Plus memegang hak penuh atas izin mengenai hak siar televisi berbayar yang melalui media transmisi satelit maupun kabel.

Mengenai hak siar terestrial TV atau televisi gratis rencananya, pihak B Plus akan mengadakan bidding untuk menawarkan pada seluruh stasiun televisi nasional pada 26 Oktober mendatang. B Plus juga sebagai pemegang hak siar Piala Dunia yang diakses menggunakan perangkat teknologi lain seperti mobile phone, dan perangkat internet.

Tak hanya itu, persoalan Public Viewing serta Media Access juga menjadi bagian tak terpisahkan dari hak siar yang menjadi kewenangan B Plus sebagai bagian Bakrie Capital Indonesia yang sejak akhir Juni kemarin resmi menandatangani kontrak dengan FIFA.

 

Kominfo targetkan 2012 seluruh pulau terkoneksi
Jumat, 11 November 2011 16:14 WIB | 665 Views
 
Peta Indonesia (istimewa)
Gorontalo (ANTARA News) - Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kekominfo) menargetkan pada tahun 2012 seluruh pulau di Indonesia akan terkoneksi dengan jaringan internet.

Dalam acara Forum Pengembangan Literasi Media Dalam Rangka Penguatan Sadar Media, Jumat, Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Sosial Budaya, Dr Suprawoto, mengungkapkan hal itu sebagai bagian dari rencana Indonesia Informatif yang menjadi visi lembaganya.

"Indonesia Informatif merupakan upaya kita membawa masyarakat ke arah masyarakat yang akrab dengan informasi," ujarnya.

Dalam visi itu, lanjutnya, diharapkan semua lapisan masyarakat bisa mudah mengakses informasi dan menggunakannya untuk memberikan nilai tambah (added value) seperti edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan pencerahan.

"Program itu didasarkan pada keyakinan bahwa masyarakat tertinggal atau miskin bukan disebabkan ketiadaan finansial, tetapi lebih karena ketertinggalan informasi," jelasnya.

Untuk mewujudkannya, Kominfo membuat program-program yang harus dicapai secara bertahap.

"Tahun 2011 kita buat program Desa Berdering dengan membangun infrastruktur di 5,874 kecamatan, sehingga desa-desa bisa mengakses telepon, radio, tv, dan internet," ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2012 Kominfo akan menyambungkan seluruh pulau-pulau di Indonesia dengan jaringan internet dan pada tahun 2016 semua pulau akan terkelilingi dengan jaringan broadband.

"Saat ini sedang dibangun jaringan serat optik ke pulau-pulau yang ada. Sekarang sudah mencapai Papua," katanya.

Dengan koneksi broadband di seluruh pulau, maka diharapkan pada tahun 2018 akan terjadi memasuki era digital di mana semua media informasi sudah tersedia dalam bentul digital. (ANT/309) Editor: Desy Saputra

 

Telkom Segera Luncurkan Layanan IPTV di Jatim
Senin, 24 Oktober 2011 | 17:05
Dirut TelkomVision Elvizar KH (kiri) menggenggam tangan perwakilan HBO Asia Jacelyn Kek pada peluncuran Groovia TV dan HBO on Demand, di Jakarta, Selasa (18/10). TV berlangganan dengan teknologi Internet Protocol Television (IPTV) tersebut menyajikan layanan HBO on Demand yang bisa memberikan kesempatan pelanggan memilih sendiri tayangan favoritnya dan melakukan replay, pause serta rewind. Foto: Investor Daily/ ANTARA/Audy Alwi/ama/11
 
SURABAYA- PT Telekomunikasi Indonesia Tbk segera meluncurkan layanan IPTV (Internet Protocol Television) bernama "Groovia TV" di wilayah Jawa Timur, khususnya Surabaya dan Sidoarjo.

"General Manager Divisi Access" Telkom Area Jatim Didik Sukasdi kepada wartawan di Surabaya, Senin (24/10) menjelaskan, pihaknya sudah menyiapkan jaringan di 37 kecamatan dan 121 kelurahan yang tersebar di kedua daerah itu.

"Kualitas jaringan sudah dioptimalkan untuk melakukan akses internet dengan kecepatan tinggi sesuai kebutuhan layanan IPTV. Untuk tahap awal memang masih di wilayah Surabaya dan Sidoarjo," katanya.

Groovia TV merupakan produk Telkom yang berbeda dengan TV berbayar lainnya, karena pelanggan dapat lebih interaktif, seperti merekam dan memutar ulang tayangan favoritnya.

Produk inovasi "triple play" ini merupakan penggabungan layanan IP telpon, internet dan TV berbayar dalam satu saluran melalui kabel fiber optik yang sama ke rumah pelanggan.

"Kami menggunakan teknologi MSAN (Multi Service Access Node) dan GPON (Gigabit Passive Optical Network) yang memiliki akses 'bandwidth' hingga 100 Mbps," tambah Sukasdi usai peringatan HUT ke-155 Telkom.

"Operation Manager Communication" Telkom Jatim Amat Riyanto berharap layanan Groovia TV bisa diluncurkan untuk masyarakat di Jatim dalam waktu dekat ini.

"Layanan ini pertama kali diluncurkan di Jakarta beberapa waktu lalu dan rencananya Surabaya memang menjadi kota kedua untuk pemasaran produk ini," ucapnya.

"Deputi Executive General Manager Divisi Access" Telkom Jatim Warif Maulidy menambahkan, tren industri telekomunikasi ke depan akan mengarah pada konvergensi layanan gambar (video), data dan suara.

"Kekuatan jaringan dan infrastruktur Telkom menjadi hal utama dalam penopang tren industri tersebut," ujarnya.

Ia menambahkan, secara bertahap hingga lima tahun ke depan, Telkom mulai mentransformasikan jaringan dan infrastruktur ke "Next Generation Network" (NGN) berbasis fiber optik, MSAN dan GPON.

Saat ini, BUMN telekomunikasi tersebut sedang menyelesaikan pembangunan proyek jaringan infrastruktur "Nusantara Super Highway" dari Aceh hingga Papua yang diharapkan rampung pada 2014.(ant/hrb)
 
Pelajaran Dari India
HANYA karena televisi, India mulai berubah. Hanya karena layar kaca, sikap kaum perempuan di “Negeri Taj Mahal” tambah positif. Para hawa makin terbuka dan independen.
Fakta itu bukan sekadar isapan jempol. Setidaknya karena simpulan itu berdasarkan riset panjang selama 2001 sampai 2003 yang dilakukan oleh US National Bureau of Economic Research (NBER). Penelitian ini juga melibatkan sedikitnya 180 desa di seluruh pelosok India.
Metode riset NBER sederhana saja, sebenarnya. Yakni membandingkan sikap kelompok masyarakat sebelum dan sesudah menikmati saluran televisi kabel. Terminologi televisi kabel digunakan sebagai pembeda dengan televisi milik pemerintah. Melalui cara ini, NBER menemukan fakta sangat menggembirakan, minimal bagi yang peduli pada persoalan diskriminasi jender.
Dalam laporan bertajuk The Power of TV: Cable Television and Women’s Status in India, Robert Jensen (Brown University) dan Emily Oster (University of Chicago) menjelaskan, sejumlah acara yang disiarkan di televisi kabel seperti Kyunki saas bhi kabhi bahu thi, punya pengaruh positif. “Acara itu telah membuka pikiran dan wawasan baru bagi kaum perempuan di India”.
Laporan NBER itu menyebutkan, mayoritas kelompok perempuan di India yang sudah menikmati tayangan televisi kabel menolak tindakan kekerasan domestik. Mereka juga mengaku lebih independen, baik ketika beraktivitas di luar rumah maupun keterlibatannya dalam setiap kegiatan rumah tangga.
Temuan lain yang juga sangat penting adalah televisi kabel berhasil memitas jarak antara dua entitas yang sebelumnya kontras: pedesaan-perkotaan, terbelakang-modern, tertindas-independen, tertutup-terbuka dan seterusnya. Benar bahwa televisi kabel tak mengkotakan desa dalam pengertian fisik. Tetapi, sikap dan perilaku kaum perempuan di desa dan di kota tak lagi seperti bumi dan langit.
“Di antara penyebabnya adalah, banyak serial yang disiarkan oleh televisi kabel biasanya berseting masyarakat perkotaan,” kata Robert Jensen dan Emily Oster. “Kaum perempuan yang menjadi tokoh cerita juga digambarkan sangat berpendidikan, sedikit anak, dan bahagia.”
Imej atau kesan itu, melalui proses tertentu, kemudian mengendap dan menjadi semacam panduan baru bagi golongan hawa di pedesaan. Dalam soal ini, efek media mampu menstimuli perubahan sikap dan perilaku publik.
Hanya saja, temuan NBER belum lagi bisa dianggap sebagai kebenaran yang bersifat universal. Mythili Bhusnurmath, dalam tulisannya berjudul Cable TV, a Tool for Social Change yang dimuat Indiatimes edisi Januari lalu, menilai penelitian ini masih memiliki kelemahan, misalnya soal teknik pengumpulan datanya.
“Seperti penelitian sosial pada umumnya, setiap responden cenderung untuk selalu memberi jawaban yang ‘benar’, yaitu jawaban yang menurut mereka dibutuhkan oleh peneliti atau pewawancara,” kata Mythili. “Responden jarang memberikan respon yang jujur sesuai kata hatinya.”
Selain itu, Mythili menambahkan, tampaknya akan relatif lebih mudah untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku masyarakat dengan menggunakan indikator-indikator seperti fertilitas atau mendata jumlah anak gadis yang disekolahkan. Ketimbang memverifikasi hal-ihwal kekerasan terhadap perempuan di rumah tangga atau mengukur tingkat partisipasi mereka dalam proses pembuatan keputusan.
Simpulan NBER menurut Mythili, hanyalah sebuah jawaban yang dianggap baik oleh responden penelitian. “Kesimpulan mereka belum sepenuhnya bisa memberi gambaran bahwa televisi kabel sudah berhasil mengubah sikap dan perilaku kaum perempuan di India.”
Meski demikian, ia menambahkan, media terutama televisi memang sangat berpotensi mempengaruhi pemirsanya. Televisi bisa digunakan untuk banyak kepentingan, misalnya dalam menyebarluaskan informasi pendidikan dan demokratisasi. Televisi bisa menjadi agen perubahan. Maka, ia sependapat dengan NBER terutama dalam kaitan pemanfaatan media layar kaca ini.
“Misalnya mendayagunakan televisi untuk mengubah kondisi sosiokultural masyarakat, seperti meningkatkan tingkat melek hurup,” kata Mythili. “Pemerintah mestinya serius membantu perkembangan televisi kabel, mengingat daya jangkau siarannya jauh melebihi kemampuan televisi yang selama ini dikelola pemerintah.” (View, Februari 2008).

Berita TV Kabel di datangi Polisi-APMI Tersebar Cepat

Ada apa dibalik datangnya tim sweeping?
Kamis, 22 September 2011
 
MUNGKIN karena latar belakang  saya sebagai wartawan yang tidak bisa diam ketika melihat sesuatu yang “ganjil” terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik itu masala sosial, hukum, lingkungan dan masalah lainnya. Secara kebetulan saat ini, saya menjadi Penanggungjawab di salah satu media online, dan kebetulan juga mengurus organisasi usaha televisi kabel, jadi memunculkan naluri yang berbeda dengan kebanyakan orang.
 
Sejak awal, pandangan, pemikiran, naluri selalu saya suguhkan apa adanya, walau terkadang ada sebagian teman-teman menentang, tidak sependapat, bahkan dinilai sebagai akal-akalan. Ada juga yang mengatakan hanya sekedar menakut-nakuti, hanya omong kosong, hanya mencari keuntungan pribadi. Tetapi ini semua saya terima dengan lapang dada, ya……… memang harus demikian menjadi manusia, bisa menerima apapun kenyataan. Bersedia direpoti, bersedia menjadi pembantu dan mau membantu walau akhirnya pahit imbalannya. Ini memang dinamika kehidupan, jika tidak mau diganggu, tidak mau direpotin, tidak mau dimaki, ya jangan jadi manusia.
 
Satu hal lagi, jika tidak mau di fitnah, diculasi, diadu domba, ya tidak perlu bergaul dengan manusia lainnya. Kurunglah diri, menyendiri dalam kebodohan, dalam kegelapan segala hal, dan tidak peduli bahkan tidak mau memperdulian apapun yang berlaku di sekitarnya. Ini berarti sudah menjadi manusia yang tiada arti dalam kehidupan.
 
Sejak awal telah saya katakana, saya tidak suka disanjung, tidak suka dipuji-puji, karena ini sejatinya adalah “penyuapan” karakter manusia, korup kepribadian sejati, meracuni perilaku yang sebenarnya. Justru makian inilah yang mampu menjadi “pupuk” seseorang berlaku lebih baik menuju kebenaran.
 
Langsung saja kepada pokok permasalahan, sebagaimana tertulis di judul, malam berlangsungnya Polisi-APMI mendatang tv kabel, pagi sudah menyebar ke penjuru negeri. Bahkan ada pihak yang berusaha menjadi pahlawan, menyodorkan beberapa hal agar seolah-olah bisa menyelesaikan persoalan. Kala usulan itu ditanggapi, justru memperburuk keadaan.
 
Kenapa bisa memperburuk keadaan, karena tindakan sweeping itu benar, namun salah “tembak”, karena sasaran yang akan di “tembak” tidak ditemukan celah, maka mencari celah di tempat lain, tetapi salah lagi. Terkait persoalan ini, saya sempat dimintai pendapat, namun saya katakana biarkan persoalan ini mengalir, berjalan apa adanya, biarkan kebenaran itu yang berbicara dan biarkan orang yang mendatangi pengusaha tv kabel yang dinilai bersalah itu yang mengatakan kembali, bahwa bukan tv kabel “A” yang melakukan kesalahan.
 
Jika kebenaran terpapar dengan jelas, apakah pengusaha tv kabel yang namanya sudah dicemarkan, dituding bersalah, bahkan mencul di Koran ada yang minta harus ditutup akan digugat balik. Saya tegaskan tidak perlu, karena mereka yang mengatakan itu juga sesama pengusaha tv kabel dan senasib dengan kita. Saya tekankan, kebersamaan itu lebih penting ketimbang saling menjatuhkan.
 
Kemudian muncullah tudingan kenapa sebelumnya ada masalah dengan di “A” dan si “B”, tetapi si “C” tidak ikut memberitahu dan kenapa melaporkan kepada orang-orang ini saja. Dari kalimat tersebut bisa dipahami, bahwa kasus yang terjadi di Ambulu menimpa pengusaha tv kabel ini atas sentiment pribadi, atas sikap arogansi, atas ketamakan dalam belajat berbisnis. Ini sebuah dugaan dan prasangka yang tidak berdasar. Seharusnya, ini semua menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa instropeksi diri, sudah benarkah saya ini? Apakah saya ini yang terbaik?
 
Bertolak dari persoalan kasus di Ambulu, Jember, Jawa Timur ini, saya sepekan sebelumnya sudah BBM-man dengan personil pay tv di Jakarta, dan dengan lantang saya tantang untuk turun ke lapangan langsung bersama saya. Tujuannya, melihat dengan mata kepada sendiri, siapa sebenarnya yang menjadi “maling” tapi teriak maling. Tidak cuma itu, tetapi biar tau sendiri berapakah angka riil pelanggan tiap local operator. Saya jamin, orang yang dicurigai pasti ada ketidaksamaan angka hanya sekitar 10 persen sampai 15 persen saja. Tetapi sang pelapor, juga pasti ada ketidaksamaan angka 60 persen lebih, ini saya jamin. Kapan bisa turun cek lapangan, saya tunggu sewaktu-waktu, dan ini merupakan sikap konsekwensi sebagai pemimpin dan panutan.
 
Kepada teman-teman local operator juga selalu saya tekankan, kita perlu kebersamaan, tidak bisa lagi per individu, walaupun usahanya person per person. Saya punya pemikiran, dengan kebersamaan LO seluruh Indonesia, tentu posisinya akan menjadi besar, kuat dan tiada tertandingi oleh pay tv di Indonesia. Kenapa demikian, lihatlah Negeri India, inilah yang menjadi ketakutan Pay TV. Makanya para LO sebenarnya telah diobrak-abrik, diacak-acak agar tidak terjadi penyaturan dan dibuat pecah belah.
 
Apakah teman-teman LO masih belum menyadarinya? Sungguh sangat kasihan jika kenyataan ini masih belum dipahami, hanya karena diiming-imingi sesuatu hal yang sedikit menguntungkan tetapi sejatinya dijebak dan dijerat, sudah mau di adu domba.
 
Bagaimana keberadan Aptekindo dan ATKI sebagai wadah pengusaha tv kabel di Indonesia, justru keduanya inilah yang harus mampu menjadi pemersatu. Bagaimana caranya, tentu harus duduk bersama antara pemimpinnya, menentukan arah tujuan, siapa yang layak menjadi mitranya, komitmenkan. Jangan yang satu ke “A” yang satu bermitra dengan “B”, justru ini bahaya.
 
Maaf jika naluri ini keliru, jangan diantaranya saling menyalahkan, bahkan jangan sesame pengurus di wadah ini saling menjatuhkan, saling curiga, cemburu, berprasangka buruk. Jangan juga berpikir “yang penting saya aman” biarkan yang lain tidak ngurusi. Padahal, untuk jangka panjang, persoalan yang muncul bisa berdampak kepada orang yang tidak peduli itu. Semoga paparan ini menjadi acuan kita bersama, sehingga bisa menjadi maju bersama dan bersama untuk maju. (ara)
 
Pengusaha TV Kabel Keberatan Tarif Tiang PLN
Jumat, 21 Januari 2011 05:37 WIB | 1692 Views
Makassar (ANTARA News) - Sejumlah pengusaha tv berlangganan kabel di Sulawesi Selatan protes dengan rencana kenaikan tarif sewa tiang tumpu milik PT PLN Persero dari Rp4000-5000 menjadi Rp14 ribu per bulan.

Ketua Asosiasi Pengusaha TV Kabel Indonesia (Aptekindo) Sulsel, Rahman Kadir, saat sosialisasi penertiban tiang tumpu PLN/RoW dan regulasi penyiaran di Makassar, Kamis, mengatakan, kenaikan sewa sebesar 300 persen itu dinilai tidak rasional dan bisa mematikan kelangsungan usaha para pengusaha tv kabel lokal.

Menurut dia, selama ini para pengusaha tv kabel Sulsel hanya membayar sewa tiang tumpu milik PLN berkisar Rp5 ribu. Jumlah tersebut ditetapkan berdasar kondisi masyarakat setempat.

Jika dinaikkan, akan berpengaruh pada peningkatan tarif sewa channel atau saluran di rumah-rumah warga. Dikhawatirkan para pelanggan akhirnya akan memutus kontrak dan berhenti berlangganan dan mematikan bisnis tv kabel.

Karena itu, Rahman meminta agar penetapan tarif tersebut tidak bersifat final, sambil menunggu hasil negosiasi antara asosiasi dengan pihak PLN.

"Kami hanya bisa memenuhi kewajiban tersebut jika dilakukan secara bertahap," katanya.

Sementara itu, perwakilan PT Indonesia Comnet Plus (ICON+), anak perusahaan PT PLN yang mengelola bidang telekomunikasi, Puji saat memberi penjelasan ke asosiasi mengatakan, masalah tarif sudah menjadi ketetapan dari PLN.

Menurut dia, pihaknya hanya mengelola infrastruktur dan mensosialisasikan kebijakan tersebut ke para pengguna tiang tumpu PLN termasuk pengusaha tv kabel.

Dia mengatakan, tarif berlaku seragam secara nasional. Jumlah sewa dinaikkan sebab selain para pelanggan bisa menikmati acara televisi juga bisa menggunakan internet sekaligus.

"Ke depan kami malah akan mengembangkan Voice over Internet Protocol atau VoIP sehingga pelanggan juga bisa memanfaatkan saluran tv kabelnya menjadi telepon," ujarnya.

Puji menambahkan, peningkatan tarif sewa ini juga bertujuan menghindarkan penggunaan tiang tumpu PLN dari oknum pengusaha kabel tv ilegal.

Sebab jika ingin menggunakan tiang PLN harus menandatangani kontrak yang salah satu syaratnya perusahaan harus memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang otoritasnya ada di Komisi Penyiaran Independen Daerah (KPID).
 (AAT/B006/S006/K004) 
Editor: B Kunto Wibisono
 

 

APMI-Polisi Razia TV Kabel Ilegal
PDF
Print
 
Monday, 19 September 2011
JEMBER – Usaha televisi berjaringan kabel atau Lokal Operator (LO) yang tidak memiliki izin siar resmi makin marak. Polisi dan Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI) melakukan razia untuk menertibkan usaha ilegal itu.

Legal Officer APMI Jakarta sebagai pemegang hak siar Indovision PT MNC, Suroso saat berada di Jember menerangkan, di daerah tapal kuda ada sekitar 500 LO yang kebanyakan dari usaha tersebut belum memiliki hak siar resmi dari Indovision. Sebanyak 200 LO ada di Jember dan terdapat puluhan LO yang diduga tidak memiliki izin siar resmi.

”Kita bersama polisi mendatangi salah satu LO di Kecamatan Ambulu,dan benar LO tersebut tidak bisa menunjukkan izin siar resmi untuk menyiarkan dan mendistribusikan acara Liga Inggris dari Indovision,” kata Suroso, kemarin. Suroso melaporkan kasus itu kepada Polres Jember untuk diproses hukum. Diduga kuat LO tersebut yakni SBC yang berdomisili di Kecamatan Ambulu dengan jumlah pelanggan sekitar ratusan rumah. APMI dan polisi rencananya akan melakukan razia ke sejumlah titik LO yang diduga ilegal. Sebagai tahap awal, razia itu masih dilakukan di beberapa lokasi.

Rencananya, upaya penertiban izin siar tersebut juga terus dilakukan di derah Tapal Kuda meliputi Kabupaten Lumajang, Bondowoso,Banyuwangi, Jember dan Situbondo. ”Kita minta agar polisi segera menyita barang bukti berupa head end LO yang tidak memiliki izin siar resmi tersebut. Sebab secara bisnis hal itu sangat merugikan,”ujarnya. Selain head end,APMI juga meminta agar polisi memeriksa sebanyak 4 saksi pelanggan yang diajukan mereka.

Menurut dia, sebenarnya LO Yang ada saat ini mudah untuk mendapatkan izin siar resmi dan kerjasama. Syaratnya LO tersebut harus memiliki Rekomendasi Kelayakan dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur. Jika LO TV kabel tersebut masih membandel, maka APMI tidak segan- segan akan mengadukannya kepada KPID Jatim untuk mempertimbangkan penerbitan baik Rekomendasi Kelayakan (RK) maupun Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) LO lokal tersebut. Suroso menambahkan, APMI akan terus berupaya TV kabel yang tidak mengindahkan aturan-aturan hukum tentang hak siar televisi berlangganan akan dilaporkan polisi.

Dengan menangkap siaran dan meredistribusikan siaran tanpa izin, operator TV kabel ilegal dapat dijerat dengan perbuatan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan atau Hak Siar sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan 72 UU No 19/2002 tentang Hak Cipta dan atau Pasal 25 dan 33 UU No 32/2002 tentang Hak Siar junto Pasal 55 dan 56 KUHP. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember AKP Alith Alarino membenarkan adanya proses laporan atas kasus pelanggaran izin siar tidak resmi tersebut. Razia LO lokal di Kecamatan Ambulu itu dilakukan oleh APMI dan polisi pada Sabtu (17/9) malam. Pihaknya kini sudah masuk proses penyelidikan dalam kasus tersebut.

”Kita sudah memeriksa dua saksi dari pelanggan, yang jelas kasus itu tetap kita proses sampai tuntas,” kata AKP Alith Alarino. Dia menambahkan, untuk penyitaan barang bukti masih belum dilakukan karena polisi masih dalam taraf penyelidikan. Jika memang sudah melakukan pemeriksaan saksi p juliatmoko
_maka kasus itu akan masuk pada proses penyidikan.  
 
Operator Bajak Program Siaran TV Berlangganan

Jum'at, 13 Mei 2011 - 17:37 wib

Rohmat - Okezone
 
DENPASAR - Tindak pembajakan program siaran maupun konten TV berlangganan di Indonesia kian mengkhawatirkan, terbukti jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang kini diperkirakan melibatkan sekira 1.000 pemain operator ilegal.

Masalah pembajakan atau piracy tersebut terus mengusik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), serta perusahaan TV berlangganan nasional maupun para pemain TV kabel daerah, yang program siarannya dibajak oleh operator yang tidak memiliki hak siar.

Praktek-praktek pencurian program siaran TV tersebut menjadi salah satu isu bahasan dalam pertemuan "The Asia Pasific Pay-TV Operators Summit 2011" di Ayana Resort and Spa, Jimbaran, Bali, Jumat (13/05/2011).

Pertemuan dihadiri 500 delegasi asing dari Eropa, Asia, Amerika, India Hongkong dan lainnya termasuk dari grup media dunia seperti FOX, HBO, BBC, Skynindo dan lainnya.

Usai memberikan paparan dalam pertemuan tersebut Menkominfo Tifatul Sembiring menegaskan, pembajakan harus ditangani bersama melibatkan pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

Penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk menertibkan praktek pembajakan juga harus berjalan seiring dengan proses penyadaran kepada pengusaha ilegal. "Bisnis itu harus kreatif dan sah secara hukum, jangan mengambil milik orang lain secara melawan hukum," kata Tifatul disela acara.

Pemerintah, kata Tifatul, kini juga telah memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin kepada perusahaan atau pemain TV kabel, sehingga bisa lebih menekan terjadinya praktek ilegal seperti yang selama ini terjadi.

Di tempat yang sama, Direktur Utama MNC Sky Vision Rudy Tanoesoedibjo yang menjadi pembicara dalam pertemuan itu, menjelaskan, binis pembajakan oleh TV berbayar yang tidak tercatat sebagai Lembaga Penyiaram Berlangganan (LPB), sejak enam tahun terakhir mengalami peningkatan tajam.

Jika sebelumnya, pembajakan masih terbatas di daerah seperti di Kalimantan dan Sulawesi, namun kini telah berkembang dan menjangkau di hampir semua wilayah di Indonesia termasuk di semua Pulau Jawa bahkan Jakarta.

"Kedepan diharapkan bisa dikonversikan dengan menggabungkan atau merubah operator TV berbayar ilegal dengan yang memiliki izin siar sehingga bisa menghasillkan tarif yang murah," tandas Rudy.

Berdasar data yang masuk di Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), diperkirakan 1.000 operator ilegal tersebar di seluruh Indonesia. "Jumlah pemain TV berbayar ilegal terus meningkat diperkirakan memiliki jumlah pelanggan hingga 2 juta orang," kata Sekjen APMI Arya Mahendra Sinulingga.

Jumlah itu jauh lebih besar dibanding jumlah pelanggan dari TV Berbayar yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), yang jumlahnya sekira 1,2 juta pelanggan.

Arya Mahendra menyayangkan masih berlangsungnya praktek pencurian program siaran yang telah menimbulkan kerugian negara berupa hilangnya pendapatan pajak yang harus disetor ke negara.

Untuk itu, pemerintah diminta mengambil tindakan tegas terhadap praktek pembajakan atau pencurian program siaran TV guna menggairahkan perkembangan industri televsi berlangganan di Indonesia.(tyo)

 


Tifatul: Situs Terorisme Akan Diblokir
Kominfo juga meminta bantuan masyarakat untuk mendeteksi situs-situs terorisme.
Sabtu, 21 Mei 2011, 14:32 WIB
Anggi Kusumadewi

VIVAnews – Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring menyatakan, kementeriannya akan melakukan upaya intensif untuk memblokir situs-situs berbau terorisme. Upaya ini dilakukan terkait pembobolan situs Polri beberapa waktu lalu, yang oleh peretas dijadikan sebagai sarana jihad.

“Kita akan memblokir situs-situs terorisme,” kata Tifatul saat menghadiri Pekan Informasi Nasional di Solo, Sabtu 21 Mei 2011. Situs-situs yang diblokir itu, kata dia, antara lain yang berisi hasutan, agitasi, provokasi, kebencian, dan tindak SARA. “Semua situs sejenis itu akan kami tindak tegas,” tandasnya.

Tifatul juga meminta bantuan masyarakat untuk mendeteksi keberadaan situs-situs semacam itu. Ia meminta masyarakat melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui eksistensi situs-situs tersebut. Menurutnya, Kominfo tidak dapat bekerja sendiri untuk memblokir situs-situs itu.

“Situs-situs yang beredar di internet berjumlah sekitar 4 miliar. Kami tidak bisa menanganinya sendiri tanpa bantuan masyarakat,” jelas Tifatul. Ia menekankan, kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencegah upaya-upaya terorisme di tanah air.

Namun mantan Presiden PKS itu belum bisa memberikan penjelasan rinci mengenai software yang akan digunakan Kominfo untuk memblokir situs-situs terorisme. Kominfo juga belum bisa menyediakan software penangkal situs terorisme untuk umum.

Laporan: Fajar Sodik | Solo, umi

• VIVAnews

 

 

Polisi akan Perika Direksi PT. Jember Vision

Kapolres Jember AKBP Samudi, S.Ik,

 

Jember, (1titik.com) – Kapolres Jember AKBP Samudi, S.Ik, kepada www.1titik.com, menegaskan bahwa kasus tayangan film porno oleh PT Jember Vision yang disiarkan tanggal 6 Mei 2011, pukul 15.30 WIB itu segera ditangani serius.

Dia akan memeriksa para saksi, mengumpulkan barang bukti, dan juga menerima pengaduan dan informasi dari masyarakat lainnya terkait masalah itu. Karena di dalam UU Anti Pornografi No 44 Tahun 2008 tersebut ditegaskan barang siapa menyiarkan tayangan porno bisa dikenakan sanksi.

“Tentu saja, kita akan kros cek. Apakah memang masih ada rekamannya, dan file – filenya. Kita masih akan periksa. Jangan sampai mereka ketakutan dulu dan membuang semua bukti itu. Tapi, masyarakat ada yang memiliki bukti tayangannya, terima kasih,” ujar AKBP Samudi.

Kapolres menegaskan dia menerima pengaduan dari masyarakat terkait penayangan film porno oleh PT Jember Vision. Tayangan itu berupa adegan tidak selayaknya karena tanpa sensor. Seharusnya ada editing dan penyensoran. Tetapi dibiarkan begitu saja.

“Dalam laporan masyarakat itu, adalah pelanggan TV Cabel PT Jember Vision, dan juga masyarakat luas. Kita akan periksa semuanya. Pengaduan ini sudah tiga hari lalu. Tapi, mohon maaf baru kita laksanakan, karena kesibukan,” ujar Kapolres Jember AKBP Samudi.

Rabu, 11 Mei 2011 Kasatreskrim Polres Jember AKP Alith Alarino, S.Ik, langsung melakukan pemanggilan terhadap para saksi dan manajemen PT Jember Vision, hari itu juga setelah menerima berkas pelaporan dan pengaduan masyarakat tersebut. ki

www.atkipusat.com
Pilihan Bahasa